Latest News

Saturday, March 10, 2018

Pandangan dan Pernyataan Mengenai Pendataan dan Pembinaan Mahasiswi Bercadar UIN Sunan Kalijaga (MPI Yogyakarta)

Pandangan dan Pernyataan Mengenai Pendataan dan Pembinaan UIN Sunan Kalijaga

“Pandangan dan Pernyataan terhadap Surat Edaran Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Mengenai Pendataan dan Pembinaan Mahasiswi Bercadar” 
Mahasiswa Pecinta Islam Daerah Yogyakarta 

Noktah
     Beberapa hari ini publik dikejutkan mengenai surat edaran dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta. Surat bernomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 ini memberikan permohonan mengenai pendataan dan pembinaan terhadap mahasiswi bercadar. Surat edaran ini sontak mengejutkan publik karena membuat publik bertanya, pembinaan seperti apakah yang dimaksud? Kenapa yang didata dan dibina mahasiswi bercadar? Apakah pendataan dan pembinaan ini juga berlaku bagi mahasiswi dengan karakter pakaian tertentu yang lain? 
    Beberapa kalangan menyatakan bahwa kebijakan ini kurang tepat untuk diberlakukan, karena cadar merupakan bagian dari ekspresi individu dalam berpakaian dan ekspresi ini merupakan hak setiap individu. Terlebih pendataan dan pembinaan secara khusus dilakukan terhadap mahasiswi bercadar. Hal ini menimbulkan kecurigaan akan praktik diskriminatif yang dilakukan oleh kampus. Apabila memang ini merupakan sebuah bentuk praktik diskriminatif di dalam kampus, maka hal ini adalah salah. Direktur Pengkajian Kebijakan Strategis Pusat HAM Islam Indonesia (PUSHAMI), Jaka Setiawan, bahkan menyatakan bahwa surat edaran tersebut bertentangan dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang melarang adanya kebijakan diskriminatif di dalam perguruan tinggi. 
    Kebijakan kampus yang diskriminatif cenderung memarginalkan kelompok tertentu yang diidentifikasinya. Marginalisasi ini merugikan kelompok yang didiskriminasi. Dampak paling ringan dari hal ini adalah seputar tekanan psikologis terhadap pihak yang dirugikan, dan sebagai mahasiswa, hal ini bisa mengganggu proses belajar.
    Proses pembinaan yang hendak diberlakukan oleh pihak kampus belum secara transparan diberitahukan kepada publik. Hal ini kembali memicu kecurigaan masyarakat akan pola pembinaan yang hendak dilakukan. Apabila dikaitkan dengan peserta pembinaan, yang notabene merupakan mahasiswi bercadar, maka dapat ditebak bahwa pembinaan ini memiliki tujuan utama untuk ‘menyadarkan’ mahasiswi agar melepas cadar mereka. 
     Pengkhususan pembinaan kepada mahasiswi bercadar menjadi masalah tersendiri. Permasalahan muncul karena adanya indikasi praktik diskriminatif, dan juga, praktik untuk intervensi hak pribadi dalam berekspresi. Kembali, cadar merupakan hak tiap individu untuk mengekspresikan karakter dirinya. Ekspresi ini kemudian lebih terkait kepada ekspresi keagamaan seseorang, mengingat cadar merupakan bagian dari ekspresi berpakaian dalam Islam. Apabila kebebasan ekspresi keagamaan ini diintervensi, maka pihak yang mengintervensi telah melanggar undang-undang. 
     Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo menegaskan bahwa kebijakan pihak UIN SUKA tidak memiliki dasar hukum. Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” 
     Ketidaksesuaian ini karena cadar merupakan bagian dari ekspresi keagamaan seseorang. Ekspresi keagamaan ini lebih mengerucut kepada ajaran agama Islam. Ketidaksesuaian kebijakan pihak UIN SUKA dengan undang-undang tentu menimbulkan polemik. Hal ini kemudian ditanggapi oleh oleh Menteri Ristekdikti yang menyatakan bahwa pilihan bercadar merupakan hak seseorang. Hak seseorang patut untuk kemudian tidak diintervensi oleh pihak lain. Respon juga hadir dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pihak MUI melalui ketua umumnya, K.H. Ma’ruf Amin, mengharapkan adanya klarifikasi mengenai larangan bercadar dari UIN SUKA.
     Pelarangan cadar dalam kampus oleh UIN SUKA membawa konsekuensi lebih besar dalam kaitannya dengan agama Islam. Cadar merupakan permasalahan khilafiyah (terjadi perbedaan pendapat). Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan Ulama’ berkaitan dengan cadar berkisar pada hukum pemakaiannya, yaitu antara mubah, sunah, dan wajib. Namun tidak ditemukan adanya Ulama’ yang mengharamkan pemakaian cadar. Kebijakan pelarangan cadar yang dilakukan bertentangan dengan hukum mengenai cadar yang berlaku dalam Islam. Sebagai sebuah institusi perguruan tinggi yang bercirikhaskan Islam, maka UIN SUKA tidak sepatutnya melarang pemakaian cadar, karena hal ini merupakan permasalahan khilafiyah. Bila pun pihak UIN SUKA melarang, maka sepatutnya diiringi dengan dialog terbuka, bukan menetapkan secara sepihak.

Deradikalisasi Cadar 
     Kementerian Ristekdikti senantiasa mencegah radikalisme, terutama di dalam kampus. Deradikalisasi ini dilakukan secara berkelanjutan (sustainable) dalam berbagai bentuk. Deradikalisasi sendiri merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Deradikalisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menurunkan paham radikalisme dan menetralisirnya. Masalah kemudian muncul pada implementasi deradikalisasi. 
     Pihak kampus UIN SUKA menyatakan bahwa pelarangan cadar bertujuan untuk mencegah radikalisme (deradikalisasi). Dari sini terlihat bahwa ada indikasi cadar seringkali dikaitkan dengan praktik radikalisme. Pengkaitan ini tentu tidak memiliki dasar yang kuat, mengingat tidak bisa seseorang dikatakan berpaham radikal hanya karena ia menggunakan cadar. Paham yang dianut seseorang tidak bisa dengan mudah ditentukan melalui caranya berpakaian. 
    Definisi radikalisme pun perlu untuk ditinjau ulang. Apabila merujuk pada akar katanya, radikalisme merupakan kata yang diserap dari bahasa Latin “radix, radicis”. Menurut The Concise Oxford Dictionary (1987), berarti akar, sumber, atau asal mula. Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) radikalisme berarti paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik. Sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa radikalisme adalah suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksiaksi yang ekstrem. Definisi-definisi tersebut merupakan definisi yang memang menyiratkan bahwa radikalisme merupakan paham yang patut untuk dicegah. Namun kemudian, permasalahannya adalah bagaimana cadar bisa dijadikan parameter radikalisme?
     Pihak BNPT telah merilis parameter radikalisme yang berjumlah 4 poin. Parameter-parameter ini adalah:
1. intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain) 
2. fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah)
3. eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) 
4. revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). 
     Berbagai parameter yang telah dirilis oleh BNPT patut untuk dicermati. Parameter ini selayaknya menjadi pedoman dalam menghakimi status paham radikalisme seseorang. Stigma negatif radikalisme dalam diri seseorang tentu tidak dapat diberikan hanya dengan memandang cara berpakaiannya. Apabila yang dimaksud radikalisme yang hendak dicegah oleh UIN SUKA merujuk pada definisi BNPT, maka selayaknya UIN SUKA juga mengikuti parameter radikalisme dari BNPT. Namun kemudian, yang terjadi adalah UIN SUKA melakukan ‘pendataan dan pembinaan’ bagi mahasiswi bercadar dengan dalih mencegah radikalisme.
     Pembinaan yang dilakukan oleh UIN SUKA disebut merupakan sebuah langkah nyata upaya ‘deradikalisasi’. Namun, pembinaan belum jelas bagaimana bentuk dan polanya. Terlebih, apabila pembinaan ini didasarkan pada upaya deradikalisasi, maka dapat dikatakan bahwa UIN SUKA menganggap mahasiswi yang bercadar merupakan penganut radikalisme. Sedangkan, kenyataannya, mahasiswi bercadar tidak memenuhi kriteria radikalisme yang dicanangkan oleh BNPT. Hal ini terjadi karena kembali, tidak bisa stigma radikal dialamatkan kepada seseorang hanya karena bentuk ekspresi berpakaiannya.
     Pembinaan pihak UIN SUKA tidak melibatkan hak mahasiswi dalam berekspresi dalam berpakaian. Hal ini ditunjukkan dengan ancaman pihak UIN SUKA yang menyatakan bahwa apabila pembinaan telah selesai dilakukan dan mahasiswi tetap memakai cadar, maka mahasiswi bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri. Ancaman ini bertolak belakang dengan pernyataan dari Menristekdikti yang menegaskan bahwa pilihan bercadar merupakan hak seseorang dan tidak boleh diganggu gugat. 
     Berbagai kerancuan yang hadir melalui kebijakan UIN SUKA mengenai larangan bercadar membuat publik semakin menanyakan konsep deradikalisasi yang dimaksud. Kebijakan yang disebut sebagai langkah nyata upaya deradikalisasi menimbulkan kecurigaan sebagai praktik diskriminatif. Simpang siur definisi dan parameter radikalisme yang tidak diperjelas oleh pihak UIN SUKA menurunkan kepercayaan publik (terutama muslim) terhadap institusi bersangkutan.

Fiqh Cadar
Apa hukum memakai cadar? 
     Allah Ta’ala berfirman dalam al-Qur’an surat an-Nuur ayat 31 yang artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putri suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau saudara putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”  Inilah dalil secara umum tentang anjuran Allah kepada kaum wanita untuk menjaga dirinya, termasuk cadar adalah salah satu sarana agar terhindar dari fitnah laki-laki. Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, diantara mereka ada yang mewajibkan dan ada pula yang tidak mewajibkan. Uraian dari beberapa pendapat ini difokuskan pada pendapat para Ulama’ empat madzhab, yaitu:

Madzhab Hanafi 
     Pendapat madzhab Hanafi, mereka mengatakan wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai niqab (cadar) hukumnya Sunnah. Dan menjadi wajib jika dikhawatirkan wajah wanita tersebut menimbulkan fitnah. 
     Al Imam Muhammad ‘Alaa-uddin mengatakan: “seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam suatu riwayat, juga telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun bukan aurat jika di hadapan sesama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, maka dilarang menampakkan wajah di hadapan para lelaki.” (Ad-Duur alMuntaqa, hlm. 81) 
     Ibnu Abidin juga mengatakan: “Dilarang bagi wanita menempakkan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbullah fitnah. Karena jika wajah ditampakkan terkadang lelaki itu melihatnya dengan syahwat.” (Hasyiah ‘Alad Duur alMukhtar, 3/188-189) 
     Al Allamah Ibnu Najim mengatakan: “Para ulama madzhab kami (madzhab Hanafi) berkata bahwa dilarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki di zaman kita ini. Karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah.” (Al-Bahr ar-Raiq, 284) 
     Dari pemaparan para Ulama’ di atas dapat kita pahami bahwa hukum memakai cadar itu Sunnah (dianjurkan). Sedangkan jika wajah wanita itu sangat cantik, elok dan menawan, maka memakai cadar hukumnya menjadi wajib. 

Madzhab Maliki 
Madzhab Maliki berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya Sunnah. Bahkan sebagian madzhab Maliki mengatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ibnul Arabi mengatakan: “Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Baik tubuhnya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, seperti persaksian atau pengobatan pada tubuhnya…” (Ahkamul Qur’an, 3/1579) 
     Pendapat ini sama halnya dengan pendapat Madzhab Hanafi. Hanya satu yang membedakan, yaitu suara. Sebagian madzhab Maliki berpendapat bahwa suara wanita yang sangat merdu itu aurat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Dan hendaknya seorang lelaki itu menundukkan pandangannya.

Madzhab Syafi’i
     Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita untuk memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat mu’tamad madzhab Syafi’i. Syaikh Muhammad bin Qashim al-Ghazzi, penulis Fathul Qaarib, berkata: “Seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat dalam shalat. Adapun di luar shalat, aurat wanita adalah seluruh badan.” (Fathul Qaarib, 19) Ulama’ dari kalangan madzhab Syafi’i mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat ketika di hadapan lelaki ajnabi. Sehingga hal ini memiliki konsekuensi bagi seorang wanita untuk menggunakan cadar. 

Madzhab Hanbali
     Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat. Termasuk kukunya.” (Dinukil dalam Zaadul Masiir, 6/31) 
    Dari perkataan Imam Ahmad di atas, kita bisa tahu bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Sehingga seorang wanita apabila berjalan kaki tidak boleh berjalan dengan melenggaklenggokkan tubuhnya, karena hal itu bisa menggoda syahwat seorang pria.
     Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata: “Pendapat yang rajah (kuat) dalam masalah ini adalah wajib hukumnya bagi wanita untuk menutup wajahnya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya.” (Lihat Fatawa Nurun ‘alad Darbi)
    Imam Ahmad sependapat dengan Syaikh Utsaimin dalam hal ini. Oleh karena itu, hendaknya seorang wanita menjaga dirinya supaya tidak menimbulkan fitnah bagi lelaki dengan menutup wajahnya dan tidak harus bercadar, ia bisa menutup wajahnya dengan hijab yang ia gunakan. Kemudian bagi para lelaki hendaknya ia juga bisa menundukkan pandangannya ketika melihat seorang wanita yang melintas di hadapannya. Wallahu a’lam bis shawab.

Refleksi
     Setelah meninjau secara cermat dan mendalam mengenai isu yang sedang ada berkaitan dengan surat edaran dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta bernomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 mengenai permohonan pendataan dan pembinaan terhadap mahasiswi bercadar, maka Mahasiswa Pecinta Islam (MPI) Daerah Yogyakarta menyatakan bahwa: 
1. larangan pemakaian cadar merupakan sebuah pelanggaran hak individu dan pelanggaran terhadap pasal 29 ayat (2) UUD 1945 serta terhadap jaminan negara terkait kebebasan menjalankan keyakinan dan ibadah setiap anggota masyarakat 
2. kebijakan yang bersangkutan menyalahi kaidah dalam hukum Islam, terutama kaitannya dengan hukum pemakaian cadar
3. kebijakan yang bersangkutan merupakan kebijakan yang tidak memiliki dasar yang kuat, karena bertolak dari asumsi dasar yang lemah mengenai hubungan antara cadar dan radikalisme, bukan berdasarkan data kuat yang bisa dipertanggungjawabkan 
4. ada indikasi kuat bahwa kebijakan bersifat diskriminatif dan berusaha memarginalkan perempuan bercadar
5. menolak kebijakan yang bersangkutan dan memberikan dukungan penuh kepada setiap orang untuk memerjuangkan kebebasan menjalankan keyakinan dan ibadahnya 
6. menghimbau kepada setiap kader MPI khususnya daerah Yogyakarta untuk senantiasa menjadi problem solver bagi umat dalam upayanya untuk menjalankan syariat Islam sehingga tercipta generasi Islam yang memahami, mencintai, dan memperjuangkan Islam.
 Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Semoga melalui pernyataan ini umat bisa lebih menghargai perbedaan senantiasa berjuang untuk meraih ridho Allah azza wa jalla. Wallahu a’lam bis shawab. 
Nashrum minallah wa fathun qarib!

Referensi 
Dr. A’idh Al-Qarni, 2003, Ensiklopedi Dalil Hukum, (Riyadh: Maktabah al-‘Ubaikaan) 
Ibnu Katsir, 2004, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5, (Surabaya: PT. Bina Ilmu) 
https://news.detik.com/berita/d-3899622/polemik-cadar-di-uin-yogya-menristekdiktijangan-ganggu-
     hak-orang 
https://ristekdikti.go.id/perkuat-ideologi-pancasila-dan-agama-cegah-paham-radikalterorisme-masuk-
     ke-perguruan-tinggi/ 
https://www.ristekdikti.go.id/pemerintah-terus-cegah-radikalisme/
http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43298214
https://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2018/03/05/137082/cadar-menghantuikampus-
     islam.html 
http://uin-suka.ac.id/ 
https://kl.antaranews.com/berita/3277/hak-beragama-dan-cara-berpakaian
http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43298214 
https://tirto.id/larangan-bercadar-di-kampus-uin-yogyakarta-dinilai-diskriminatif-cFJq
http://m.rilis.id/MUI-Minta-Rektor-UIN-Yogyakarta-Klarifikasi-soal-Larangan-Bercadar
https://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/09/01/77263/beda-radikaldan-
     radikalisme-1.html 
https://www.kiblat.net/2018/03/07/pushami-larangan-cadar-di-uin-jogja-tabrak-instruksimenristek-
     dikti/ 
https://www.kiblat.net/2018/03/07/ketua-dpr-pelarangan-cadar-di-uin-suka-tak-berdasarhukum/
https://www.kiblat.net/2018/03/07/uin-ancam-keluarkan-mahasiswi-bercadarmuhammadiyah-itu-
     kelewatan/




     

No comments:

Post a Comment

mpimedia.net

Jl. Raya Malaka Raya No. 10
Kelapa Dua Wetan, Ciracas
Jakarta Timur