Latest News

artikel

opini

berita

publikasi

Recent Posts

Kamis, 01 November 2018

Bakar Bendera Tauhid, Berlakukah UU Ormas untuk Banser?


MPIMEDIA.NET – Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Perppu Ormas mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Tak hanya ormas Islam, tapi juga LSM yang berkecimpung dalam dunia Hak Asasi Manusia (HAM) mengecam pembentukan Perppu tersebut.


Bakar Bendera Tauhid, Berlakukah UU Ormas untuk Banser?

Tentu penolakan tersebut bukan tanpa dasar. Tapi karena pemerintah dinilai tidak memiliki landasan yang kuat untuk menerbitkan Perpu Ormas. Di antara yang kerap menjadi perdebatan ketika itu adalah tidak adanya kegentingan yang memaksa di Indonesia sehingga perlu diberlakukannya Perppu.

Ketika isu Perppu Ormas bergulir, ambisi pemerintah untuk meniadakan Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 begitu besar. Hal ini terbukti bahwa pasca disahkan menjadi undang-undang oleh DPR, Badan Hukum Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicabut.

Padahal jika dilihat dalam pasal 59 ayat 3 UU Ormas, ternyata UU Ormas tidak hanya mengatur soal ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Tapi juga larangan Ormas untuk melakukan penodaan agama dan tindakan pidana lainnya. Pasal 59 ayat 3 berbunyi, Ormas dilarang:

a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan
b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia
c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pasal 60 menyebutkan bahwa Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) (ketentuan soal larangan bagi ormas -red) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Sanksi administratif di sini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas peringatan tertulis, lalu penghentian kegiatan dan/atau, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Peringatan tertulis hanya diberikan satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja. Artinya, jika dalam jangka waktu tujuh hari surat peringatan tertulis tidak diindahkan, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham bisa membekukan kegiatan sebuah Ormas. Apabila tetap tidak menggubris, maka ormas tersebut bisa dicabut status badan hukumnya.

Sedangkan ketentuan pindana diatur dalam Pasal 82A (1). Dalam pasal itu menerangkan bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 1 (satu) tahun.

Sedangkan dalam pasal 82A (2) disebutkan, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal- 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat S (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Akhir-akhir ini, sedang ramai kasus pembakaran bendera tauhid oleh Ormas Banser. Jika kita lihat lebih dalam, pembakaran ini tidak mungkin tanpa kesengajaan karena dilakukan oleh beberapa orang dan disaksikan anggota Banser lain. Bahkan, dari mereka ada yang mengambil video. Kalau dengan argumen spontan, mungkin bisa diterima. Tapi, bukankah Ahok ketika menyinggung Al-Maidah 51 juga spontan?

Pembakaran tersebut jelas berimbas pada terngganggunya ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini dibuktikan dengan adanya respon masyarakat yang tinggi terkait pembakaran tersebut. Berbagai ormas Islam di beberapa daerah menggelar aksi Bela Kalimat Tauhid, dan video kecaman berseliweran di media sosial. Oleh sebab itu, Kemenkumham setidaknya perlu memberikan surat peringatan tertulis kepada Banser.

Dan seharusnya kepolisian bisa melakukan proses hukum berdasarkan UU Ormas. Jangan sampai ada anggapan bahwa UU Ormas hanya ditujukan kepada satu ormas tertentu, galak ke satu pihak, mlempem ke pihak lainnya. Maka, kepolisian diharapkan lebih cermat menyikapi keadaan saat saat ini. Sebab, berita pembakaran sudah menjadi isu nasional.

Polisi tidak perlu menjadi ‘pengacara’ seperti ketika kasus Ahok, yang menyebutkan bahwa Ahok tidak punya niat untuk menodai agama. Dari sini penulis berpendapat bahwa jalan paling bijak adalah dengan jalur hukum. Karena jika kita lihat kerangka hukumnya, siapa subjek hukum, objek hukum, apa perbuatan hukumnya, semua sudah jelas. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, berlakukah UU Ormas untuk Banser?



Sumber: (Taufiq Ishaq/Kiblat.net)

Jumat, 26 Oktober 2018

Benci HTI atau Benci Kalimat Tauhid?


MPIMEDIA.NET - Peringatan Hari Santri tahun ini diwarnai peristiwa yang menggegerkan publik. Di Garut, dalam upacara peringatan hari santri, terjadi insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid, oleh oknum anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Tak berjeda lama, video pembakaran bendera itupun viral. Media sosial mendadak ribut dengan pro-kontra pembakaran bendera, yang diklaim oleh pelaku, sebagai bendera HTI.

Gambar: mpimedia.net

Berbagai pihak mengeluarkan pernyataan sikapnya terkait kasus ini. GP Ansor, sebagai induk organisasi dari Banser, mengklaim bahwa bendera yang dibakar oleh oknum kadernya adalah bendera HTI. Berbeda dengan GP Ansor, MUI menyatakan bahwa bendera yang dibakar bukanlah bendera HTI, tetapi bendera kalimat tauhid.

Anasir Umat Islam lainnya tak tinggal diam. Di Solo, umat Islam menggelar long march dengan membawa bendera tauhid. Di kota-kota lain pun bersusulan mengadakan acara serupa, sebagai pembelaan terhadap bendera tauhid.

Berbagai analisis muncul, di antaranya adalah analisis yang menyalahkan HTI karena menggunakan bendera universal milik umat Islam sebagai bendera organisasi. Ya, sampai detik ini, HTI masih sangat berguna sebagai “kambing hitam” untuk berbagai persoalan.

HTI sebagai organisasi sudah dibubarkan oleh pemerintah melalui keputusan Kemenkumham. Sebagaimana yang kita ketahui, HTI dalam semua narasi dakwahnya mengerucutkan solusi dari semua masalah, yaitu khilafah. Mirip jargon iklan sebuah minuman. Sampai di sini, mari kita jujur-jujuran saja, apa atau siapa yang ditakuti? HTI atau khilafah?

Salah satu sebab dari dibubarkannya HTI adalah paham khilafah yang bertentangan dengan pancasila, anti-NKRI. Sebagai ajaran Islam, bukan hanya ajaran HTI, khilafah memang berbenturan secara langsung dengan paham nation-state(negara-bangsa). Makanya, keduanya akan saling menegasikan, saling mengalahkan.

Kita yang lahir dan hidup dalam ruang lingkup Indonesia sebagai negara-bangsa, mungkin masih kesulitan untuk mendeskripsikan apa dan bagaimana sistem khilafah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terdengar utopis memang, apalagi kita berada di tengah-tengah umat Islam yang awam dan masih resisten terhadap ajaran khilafah.

Saya jadi teringat cerita dari seorang kawan. Suatu hari, seorang kawan dai bercerita tentang kesulitan temannya sesama dai dalam menyampaikan materi tentang khilafah.

“Ini berat sekali, akhi,” keluh temannya, sambil menguraikan masalahnya, “Mendakwahkan khilafah itu sekarang menyimpan potensi bahaya. Kita bisa dituduh HTI, radikal. Bahkan kita bisa diciduk oleh Polisi, karena mengajarkan paham yang berpotensi mengancam NKRI.”

“Akhi,” teman saya mulai menasehati, berlagak sok bijak, “Bukankah memang jalan para nabi itu penuh onak dan duri? Kalau hanya ceramah tematik, datang menunggu undangan berbicara, dengan tema haha-hihi, pulang dapat amplop, siapa lagi yang mau menyampaikan tema-tema berat ini, menempuh jalan terjal ini?”

Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah, sebagaimana disebutkan dalam hadits nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, akan tegak kembali di akhir zaman, sebagai fase terakhir bagi umat Islam. Kita, sebagai orang Islam yang mengaku diri sebagai pengikut nabi, wajib mengimani hal ini, sebagai konsekuensi atas keimanan kita pada Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa sallam.

Tak salah memang. Berat sekali membayangkan bagaimana caranya khilafah akan tegak di masa depan. Bahkan membayangkannya pun sangat sulit. Bagaimana tidak, melihat kondisi umat Islam hari ini, mungkin baru sebagian kecil yang sudah paham tentang khilafah.

Banyaknya narasi yang mendelegitimasi ajaran khilafah juga bak jamur di musim hujan. Kebanyakan narasi tersebut berfokus pada tataran praktis penegakan kekuasaan yang dijalankan oleh para khalifah, seperti kesewenangan sultan, sisi pribadi sultan yang memiliki banyak selir, atau konflik sipil.

Bukan hanya dari kalangan orientalis Barat, seseorang dengan julukan Gus, yang menjadi dosen di Australia itu, adalah salah satu ahlinya. Ahli mencari sisi buruk khalifah, dari urusan perang, hingga urusan ranjang. Seolah dia pura-pura lupa, bahwa ajaran khilafah dan praktek khilafah adalah dua hal yang berbeda.

Ya, hari ini mungkin kita belum tahu bagaimana sistem negara-bangsa ini akan runtuh, dan berganti dengan sistem khilafah. Sebagaimana dulu sebelum tahun 1900, orang-orang Yahudi belum tahu bagaimana cara meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah, lalu mendirikan negara Israel dan memecah belah tanah kaum muslimin.

Keimanan terhadap janji Rasulullah shallallahu ‘Alaihi wa sallam akan tegaknya khilafah harus kita pegang erat. Untuk urusan ini, mari kita tengok orang-orang Yahudi. “Janji Tuhan” yang mereka percayai tentang “tanah yang dijanjikan” telah menuntun jalan, menyiapkan diri, dan memanfaatkan momentum untuk mewujudkan Israel Raya.

Mempersiapkan umat adalah hal yang bisa dilakukan untuk saat ini. Allah-lah yang akan mengaturnya, mendatangkan momentum, yang seringkali tanpa kita duga sebelumnya. Tugas berat masih terlihat jelas, bagi para dai, ulama, dan aktivis Islam untuk  memberi pencerahan pada umat tentang ajaran khilafah. Bisa jadi, ini adalah momentumnya.




(Sumber: Kiblat.net)

Senin, 22 Oktober 2018

Nista Sekali, Kalimat Indah yang Dijunjung Tinggi oleh Kaum Muslimin Dibakar

MPIMEDIA.NET - Apasih yg mereka lakukan? Apasih yg ada didalam fikiran mereka sebenarnya? Apakah mereka benar² sadar atas tindakan yang mereka lakukan?

Apakah mereka benar² bodoh sampai tidak tahu itu adalah kalimat suci, kalimat tinggi, yang seharusnya dijaga seperti apa yang dilakukan Mushab bin Umair. Ingatlah akan peristiwa ini!!!

Kalimat tertinggi, kalimat terindah yang bisa menghantarkan setiap orang yang mengimaninya, mengucapkannya, dan melaksanakannya itu ke Jannah-Nya.

 
Gambar: mpimedia.net

Sangat mudah melempar kata² bahwa bendera yang didalamnya ada kalimat tauhid itu adalah bendera HTI sementara tahukah kawan bahwa itu adalah simbol aqidah Islamiyah.

Kita disini telah menyaksikan bagaimana kejadian itu terjadi, perendahan kalimat tauhid merupakan kekalahan bagi diri mereka yg melakukannya. Karena apa? karena mereka telah menodai ucapan mereka sendiri ketika bersyahadat, didalam sholatnya. Kita tak tahu apa isi hati mereka, biarkan yang di dalam hati itu menjadi urusan Allah. Namun kejadian ini sungguh membuat kita malu, terhina karena Islam kembali direndahkan. Bahkan yang lebih parah oleh umat Islam itu sendiri.

Bertaubatlah, Bertaubatlah, dan bertaubatlah dengan kesungguhan yang sangat atas apa yang kalian lakukan. Sebelum Allah menghendaki kuasaNya atas apa yang kalian lakukan. Sungguh jahat, jahat sekali karena telah merendahkan Tauhid, Kalimat indah yang dijunjung tinggi oleh kaum Muslimin.



Penulis: Mayhendra
MPI Chanel dan Kajian Islam
mpimedia.net

Jl. Raya Malaka Raya No. 10
Kelapa Dua Wetan, Ciracas
Jakarta Timur