Latest News

artikel

opini

berita

publikasi

Recent Posts

Senin, 24 Desember 2018

Badan Pengurus Daerah Mahasiswa Pencinta Islam Lampung Terkena Musibah Tsunami Selat Sunda

MPIMEDIA.NET, Lampung - Innalillahi wa Innailaihi Roji'un, sebuah musibah erupsi gunung krakatau dan tsunami pada Sabtu (22/12/2018), mengakibatkan kerugian dan duka yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat Lampung serta Banten. Menurut Informasi yang dilansir dari BNPB, menyatakan sebanyak 373 orang meninggal, 1.459 orang luka-luka, 128 orang hilang dan 5.665 orang mengungsi.

Foto: Porak-poranda setelah terjadi Tsunami


Bencana tsunami tersebut menyapu seluruh pesisir pantai sekitaran Banten dan Lampung pada pukul 21.30 WIB. Disaat yang bersamaan Badan Pengurus Daerah Mahasiswa Pencinta Islam (BPD MPI) Lampung sedang melaksanakan kegiatan Rihlah dan Taddabur Alam di Pantai Marina, sehingga para pengurus dan anggota dapat merasakan secara langsung kedahsyatan tsunami Selat Sunda tersebut.

Informasi yg didapatkan dari ketua BPD MPI Lampung diantaranya:
1. Korban luka ringan 1 orang;
2. Terdapat 2 motor yg rusak parah;
3. 12 motor rusak berat;
4. Total 14 motor rusak tidak dapat dihidupkan, sehingga terpaksa diangkut menggunakan truk;
5. Kerugian ditaksir hingga 50 juta lebih.

Menurut saksi mata di tempat kejadian, anggota MPI Lampung saat itu sedang bersiap-siap untuk beristirahat, kemudian terdengar suara gemuruh air laut beserta ombak besar setinggi lebih dari 3 meter menerjang bibir pantai. Seluruh anggota yang hadir lari berhamburan ke atas bukit yang cukup terjal.

Alhamdulillah 'ala qulihal, tidak ada korban jiwa dari pengurus dan anggota MPI Lampung yang berada di tempat kejadian. Keesokan harinya setelah keadaan dianggap cukup baik, beberapa anggota melakukan penelusuran tempat kejadian. Banyak harta benda yang hilang dan keadaan tempat pun porak-poranda.

"Ombak datang seiring dengan badai yang terjadi di puncak gunung krakatau yang sedang mengalami erupsi. Lahar dan lava mendidih keluar mulai pagi dan terlihat jelas ketika petang dan semakin besar saat gelap.", ujar salah satu saksi mata di tempat kejadian.

Semoga musibah yang terjadi tidak menurunkan semangat perjuangan dakwah saudara-saudara MPI Lampung, dan bisa memberikan motivasi bagi kita untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah serta membuat kita bermuhasabah diri akan kematian yang semakin dekat. Wallahu a'lam


Mari bantu saudara-saudara BPD MPI Lampung dengan menginfaqkan sebagian harta yang kita punya.
Rekening    : BNI Syariah
No. Rek      : 0725043746 (a/n Andi Setiadi)
Konfirmasi : 0853-2154-5467
Harta yang kita infaqkan InsyaAllah akan membantu saudara-saudara yang sedang terkena musibah tsunami.



Reporter  : R. Amr.
Editor      : Ricki Cahya Utama

Jumat, 21 Desember 2018

Aksi Nasional Bela Uighur di Lampung

MPIMEDIA.NET, Bandar Lampung - Alhamdulillahirobbil 'alamin, Segala puji syukur atas limpahan dan curahan nikmat dari Allah kepada hamba-hamba-Nya. Kemarin Jum'at (21/12/2018), telah dilaksanakan Aksi Nasional Bebaskan Uighur di seluruh kota besar di Indonesia. MPI Lampung sebagai organisasi dakwah kampus ikut serta dalam acara tersebut bergabung dengan organisasi masyarakat lainnya.

Foto: Aksi Nasional Bela Uighur di Lampung

Aksi Nasional Bebaskan Uighur di Provinsi Lampung yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang dari berbagai elemen masyarakat ini bertujuan untuk mengekspresikan pembelaan kita terhadap kaum Muslim Uighur, Xinjiang, China yang telah lama didiskriminasi oleh Pemerintah China.

Foto: Aksi Nasional Bela Uighur di Lampung

Acara yang berpusat di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung dimulai pada pukul 13.15 WIB dengan orasi yang disampaikan oleh beberapa perwakilan simpatisan aksi. Aksi berjalan damai dan lancar hingga akhir acara.

Selain itu tujuan aksi ini adalah memberikan aspirasi pada pemerintah Indonesia untuk segera memberikan sikap tentang permasalahan muslim di Uighur China serta mendesak pemerintah untuk mengusir Duta Besar (Dubes) China di Indonesia.

Uighur merupakan salah satu etnis minoritas di wilayah bagian China yang mendapat diskriminasi sosial dan kekerasan dari Pemerintah China akibat ideologi dan agama yang mereka anut (Islam).

"Muslim itu satu, dan semua bersaudara. Jika salah satu sakit satu yang lainnya merasakan.", ujar salah satu simpatisan orasi.


Foto: Aksi Nasional Bela Uighur di Lampung



Reprter: R. Amr.
Editor: Ricki Cahya Utama

Kamis, 01 November 2018

Bakar Bendera Tauhid, Berlakukah UU Ormas untuk Banser?


MPIMEDIA.NET – Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Perppu Ormas mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Tak hanya ormas Islam, tapi juga LSM yang berkecimpung dalam dunia Hak Asasi Manusia (HAM) mengecam pembentukan Perppu tersebut.


Bakar Bendera Tauhid, Berlakukah UU Ormas untuk Banser?

Tentu penolakan tersebut bukan tanpa dasar. Tapi karena pemerintah dinilai tidak memiliki landasan yang kuat untuk menerbitkan Perpu Ormas. Di antara yang kerap menjadi perdebatan ketika itu adalah tidak adanya kegentingan yang memaksa di Indonesia sehingga perlu diberlakukannya Perppu.

Ketika isu Perppu Ormas bergulir, ambisi pemerintah untuk meniadakan Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 begitu besar. Hal ini terbukti bahwa pasca disahkan menjadi undang-undang oleh DPR, Badan Hukum Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicabut.

Padahal jika dilihat dalam pasal 59 ayat 3 UU Ormas, ternyata UU Ormas tidak hanya mengatur soal ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Tapi juga larangan Ormas untuk melakukan penodaan agama dan tindakan pidana lainnya. Pasal 59 ayat 3 berbunyi, Ormas dilarang:

a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan
b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia
c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pasal 60 menyebutkan bahwa Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) (ketentuan soal larangan bagi ormas -red) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Sanksi administratif di sini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas peringatan tertulis, lalu penghentian kegiatan dan/atau, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Peringatan tertulis hanya diberikan satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja. Artinya, jika dalam jangka waktu tujuh hari surat peringatan tertulis tidak diindahkan, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham bisa membekukan kegiatan sebuah Ormas. Apabila tetap tidak menggubris, maka ormas tersebut bisa dicabut status badan hukumnya.

Sedangkan ketentuan pindana diatur dalam Pasal 82A (1). Dalam pasal itu menerangkan bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 1 (satu) tahun.

Sedangkan dalam pasal 82A (2) disebutkan, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal- 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat S (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Akhir-akhir ini, sedang ramai kasus pembakaran bendera tauhid oleh Ormas Banser. Jika kita lihat lebih dalam, pembakaran ini tidak mungkin tanpa kesengajaan karena dilakukan oleh beberapa orang dan disaksikan anggota Banser lain. Bahkan, dari mereka ada yang mengambil video. Kalau dengan argumen spontan, mungkin bisa diterima. Tapi, bukankah Ahok ketika menyinggung Al-Maidah 51 juga spontan?

Pembakaran tersebut jelas berimbas pada terngganggunya ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini dibuktikan dengan adanya respon masyarakat yang tinggi terkait pembakaran tersebut. Berbagai ormas Islam di beberapa daerah menggelar aksi Bela Kalimat Tauhid, dan video kecaman berseliweran di media sosial. Oleh sebab itu, Kemenkumham setidaknya perlu memberikan surat peringatan tertulis kepada Banser.

Dan seharusnya kepolisian bisa melakukan proses hukum berdasarkan UU Ormas. Jangan sampai ada anggapan bahwa UU Ormas hanya ditujukan kepada satu ormas tertentu, galak ke satu pihak, mlempem ke pihak lainnya. Maka, kepolisian diharapkan lebih cermat menyikapi keadaan saat saat ini. Sebab, berita pembakaran sudah menjadi isu nasional.

Polisi tidak perlu menjadi ‘pengacara’ seperti ketika kasus Ahok, yang menyebutkan bahwa Ahok tidak punya niat untuk menodai agama. Dari sini penulis berpendapat bahwa jalan paling bijak adalah dengan jalur hukum. Karena jika kita lihat kerangka hukumnya, siapa subjek hukum, objek hukum, apa perbuatan hukumnya, semua sudah jelas. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, berlakukah UU Ormas untuk Banser?



Sumber: (Taufiq Ishaq/Kiblat.net)
MPI Chanel dan Kajian Islam
mpimedia.net

Jl. Raya Malaka Raya No. 10
Kelapa Dua Wetan, Ciracas
Jakarta Timur